Anggaran KLHK Terbatas, Masyarakat Berperan Penting Jaga Kelestarian Lingkungan di TN Merbabu
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan saat memimpin Kunker Tim Komisi IV DPR mengunjungi Taman Nasional Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2024). Foto: Jaka/vel
PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan meminta agar masyarakat di Taman Nasional (TN) Merbabu berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Pasalnya, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih sangat terbatas untuk mengelola kelestarian hutan, terutama anggaran untuk sumber daya manusianya. Untuk itu, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat agar sama-sama bisa menjaga alam ini.
“Kita melihat bahwa partisipasi masyarakat ini perlu dilibatkan, dalam konteks bahwa hutan juga memberikan manfaat ekonomi kepada mereka. Sehingga, ada simbiosis mutualisme antara masyarakat untuk kegiatan ekonominya dan konservasi hutan kita bisa terjaga, itu harapan saya,” kata Budhy kepada Parlementaria saat memimpin Kunker Tim Komisi IV DPR mengunjungi Taman Nasional Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2024).
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, pelibatan masyarakat dalam menjaga konservasi Taman Nasional Merbabu harus berimbang juga dengan manfaat ekonomi yang didapat mereka. “Untuk itu, semua aspirasi yang berkembang dalam diskusi tadi, terutama terhadap aktivitas pertanian mereka akan kami dukung. Kebetulan kami juga mengundang sejumlah mitra-mitra kerja yang memang punya wewenang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan para petani, misalnya kelangkaan pupuk, bibit, dan sarpras untuk pertanian maupun alat untuk memadamkan ketika terjadi kebakaran,” terang Budhy.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar III ini mengatakan, pihaknya juga akan berbicara dengan Komisi VI DPR agar Kementerian BUMN tidak terlalu menekan Perhutani agar memberikan keuntungan buat negara sebanyak-banyaknya. Tapi, lebih difokuskan lebih kepada bagaimana hutan ini tetap bisa terjaga kelestariannya. “Karena kalau hitung-hitungan secara bisnis dalam mengelola hutan itu memang perlu biaya besar,” pungkas Budhy. (jk/rdn)
